10 tahun kepemimpinan Jokowi meninggalkan jejak Nawadosa yang disebut-sebut meruntuhkan sendi demokrasi.
Sekarang, namanya masuk dalam daftar tokoh terkorup versi OCCRP😱
Apa yang menjadikan masa kepemimpinannya begitu kontroversial?🤷♀️
#TempoThread x.com
Sekarang, namanya masuk dalam daftar tokoh terkorup versi OCCRP😱
Apa yang menjadikan masa kepemimpinannya begitu kontroversial?🤷♀️
#TempoThread x.com
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) baru-baru ini mengumumkan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), masuk dalam nominasi finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024.
tempo.co
tempo.co
Kekecewaan terhadap kepemimpinan Jokowi memang sudah terasa sejak lama.
Beberapa pihak merasa masa jabatannya kurang memenuhi harapan rakyat. x.com
Beberapa pihak merasa masa jabatannya kurang memenuhi harapan rakyat. x.com
Pada 25 Juni 2024, ada yang cukup mencuri perhatian, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menggelar People’s Tribunal, yang menggugat pemerintahannya dengan sembilan poin yang disebut sebagai ‘Nawadosa’ Jokowi.
tempo.co
tempo.co
Penasaran apa saja ‘dosa’ yang digugat? Yuk, simak!
Sembilan Gugatan ‘Dosa’ Jokowi
Gugatan pertama terkait perampasan ruang hidup dan penyingkiran masyarakat.
Contohnya, proyek strategis nasional, hilirisasi nikel, hingga penetapan Undang-Undang Cipta Kerja.
Banyak yang merasa kebijakan ini merugikan masyarakat kecil.
Gugatan pertama terkait perampasan ruang hidup dan penyingkiran masyarakat.
Contohnya, proyek strategis nasional, hilirisasi nikel, hingga penetapan Undang-Undang Cipta Kerja.
Banyak yang merasa kebijakan ini merugikan masyarakat kecil.
Kedua, ada masalah kekerasan, persekusi, hingga kriminalitas yang terjadi pada saat demonstrasi sipil.
Aksi-aksi ini sering dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap rakyat yang ingin bersuara.
Aksi-aksi ini sering dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap rakyat yang ingin bersuara.
Ketiga, gugatan soal impunitas dan kejahatan kemanusiaan.
Salah satu kritik utama adalah kegagalan Jokowi dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat yang masih menggantung.
Salah satu kritik utama adalah kegagalan Jokowi dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat yang masih menggantung.
Keempat, komersialisasi dan penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional, salah satunya terkait isu uang kuliah tunggal (UKT) yang kontroversial.
Banyak yang merasa kebijakan ini semakin membebani masyarakat.
Banyak yang merasa kebijakan ini semakin membebani masyarakat.
Kelima, masalah yang gak pernah ada habisnya: korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ini terlihat jelas, misalnya, dalam kontroversi tentang perubahan ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi menang menjadi Wakil Presiden. x.com
Ini terlihat jelas, misalnya, dalam kontroversi tentang perubahan ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi menang menjadi Wakil Presiden. x.com
Keenam, ada juga soal eksploitasi sumber daya alam dan krisis iklim yang semakin parah akibat kebijakan tambang yang kurang diawasi dengan ketat.
Ketujuh, kritik mengenai politik perburuhan yang menindas, terutama dengan adanya UU Cipta Kerja yang banyak dinilai merugikan hak-hak pekerja.
Kedelapan, soal pembajakan legislasi. Banyak yang merasa Jokowi lalai dalam mengeluarkan peraturan untuk kepentingan publik, bahkan terkesan mengabaikan kewajiban hukum.
Kesembilan, tuduhan militerisme dan militerisasi. Ini terkait dengan dorongan untuk membawa militer lebih dominan dalam kehidupan sipil.
Politik Dinasti: Alat untuk Melanggengkan Kekuasaan
Meskipun Jokowi sudah tidak menjabat, pengaruhnya masih terasa kuat di pemerintahan yang baru.
Banyak menteri di kabinet Prabowo yang ternyata mantan menteri era Jokowi.
Meskipun Jokowi sudah tidak menjabat, pengaruhnya masih terasa kuat di pemerintahan yang baru.
Banyak menteri di kabinet Prabowo yang ternyata mantan menteri era Jokowi.
Ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah Jokowi masih memegang kendali meskipun tidak lagi menjabat? x.com
Jokowi diduga memanfaatkan otokrasi dan politik dinasti untuk mempertahankan kekuasaannya.
Ini bukan cuma soal jabatan, tetapi juga soal pengaruh yang terus dia jaga di balik layar. x.com
Ini bukan cuma soal jabatan, tetapi juga soal pengaruh yang terus dia jaga di balik layar. x.com
Kalian pasti ingat, kan, soal perubahan peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguntungkan Gibran untuk bisa jadi calon Wakil Presiden?
Foto: SetKab x.com
Foto: SetKab x.com
Banyak pihak menilai ini sebagai bentuk nepotisme. Apalagi, Ketua MK saat itu, Anwar Usman, ternyata adalah adik ipar Jokowi.
Jadi, ada dugaan bahwa aturan ini dibuat untuk kepentingan pribadi Jokowi.
Jadi, ada dugaan bahwa aturan ini dibuat untuk kepentingan pribadi Jokowi.
Dengan begitu, Gibran pun berhasil lolos dan menjadi Wakil Presiden dalam pemilu ini, yang secara tidak langsung memuluskan jalan Prabowo sebagai Presiden. x.com
Mengontrol Partai dan Melanggengkan Kekuasaan
Gak hanya di pemerintahan, Jokowi juga diketahui menguasai partai politik yang masih dominan saat ini.
Gak hanya di pemerintahan, Jokowi juga diketahui menguasai partai politik yang masih dominan saat ini.
Ini artinya, Jokowi masih punya banyak jalur untuk mempertahankan kekuasaannya.
Meskipun partai boleh mengusung pemimpin, yang punya kendali sebenarnya adalah orang yang memegang kekuasaan.
Meskipun partai boleh mengusung pemimpin, yang punya kendali sebenarnya adalah orang yang memegang kekuasaan.
Bahkan, banyak yang melihat bahwa penetapan tersangka korupsi dari KPK terhadap pihak oposisi, seperti Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto bisa jadi cara untuk menggeser lawan politik yang tidak sejalan. x.com
Ini jadi salah satu cara untuk mengamankan posisi Jokowi di lingkaran politik.
Bagaimana menurut kalian?
Dapatkan informasi berkualitas dengan berlangganan Tempo Digital Premium.
Klik di sini 👉 langganan.tempo.co
Klik di sini 👉 langganan.tempo.co
Loading suggestions...