Muhammad Said Didu
Muhammad Said Didu

@msaid_didu

5 تغريدة 278 قراءة Mar 21, 2022
1. #anggaranIKN. Bismillahirrahmanirrahim Sesuai janji saya, saya buat utas (kultwit) ttg anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (#anggaranIKN) menyangkut :
1) perkiraan kebutuhan
2) sumber
3) potensi resiko yg dihadapi
4) altermatif kebijakan
5) alternatif solusi
Semoga bermanfaat
2. #anggaranIKN. Sesuai sumbernya, kebutuhan anggara IKN sbb :
1) website ikn.go.id : Rp 466 t
2) buku saku IKN 2021 : Rp 466 t
3) pernyataa pjbt Kemenkeu: blm fix
4) UU IKN : tdk ada data
5) Pernyataan Presiden: $ 35 milyar atas sktr Rp 500
3. #anggaranIKN. Untuk kebutuhan analisis, saya akan menggunakan data resmi kebutuhan anggaran IKN sbsr Rp 466 trilyun. Belum menemukan informasi tegas berapa lama waktu yg dibutuh utk membangu IKN shg menyulitkan analisis apakah anggaran tsb tdk akan berubah.
4. #anggaranIKN. Seperti berbagai pengalaman akhir2 ini bhw hampir semua proyek yg direncanakan, stlh pelaksanaan anggarannya melonjak, spt al : kereta api cepat Jkt-Padalarang, LRT Jabodetabek. Artinya tdk salah jika ada yg perkirakan bhw anggaran IKN bisa melonjak 2-3 x lipat
5. #anggaranIKN. Variabel yg menyebabkan angka kbth anggaran IKN blm bisa dipastikan :
1) batasan lingkup pekerjaan IKN
2) waktu pembangunan
3) detil desain bangunan serta sarana dan prasarana
4) biaya "pembelian" lahan.
Utk analisis akan digunakan angka resmi sktr Rp 466 t
2. #anggaranIKN. Sesuai sumbernya, kebutuhan anggara IKN sbb :
1) website ikn.go.id Rp 466 t
2) buku saku IKN 2021 : Rp 466 t
3) pernyataa pjbt Kemenkeu: blm fix
4) UU IKN : tdk ada data
5) Pernyataan Presiden: $ 35 milyar atas sktr Rp 500
3. #anggaranIKN. Untuk kebutuhan analisis, saya akan menggunakan data resmi kebutuhan anggaran IKN sbsr Rp 466 trilyun. Belum menemukan informasi tegas berapa lama waktu yg dibutuh utk membangu IKN shg menyulitkan analisis apakah anggaran tsb tdk akan berubah.
4. #anggaranIKN. Seperti berbagai pengalaman akhir2 ini bhw hampir semua proyek yg direncanakan, stlh pelaksanaan anggarannya melonjak, spt al : kereta api cepat Jkt-Padalarang, LRT Jabodetabek. Artinya tdk salah jika ada yg perkirakan bhw anggaran IKN bisa melonjak 2-3 x lipat
5. #anggaranIKN. Variabel yg menyebabkan angka kbth anggaran IKN blm bisa dipastikan :
1) batasan lingkup pekerjaan IKN
2) waktu pembangunan
3) detil desain bangunan serta sarana dan prasarana
4) biaya "pembelian" lahan.
Utk analisis akan digunakan angka resmi sktr Rp 466 t
6. #anggaranIKN. Analisis menggunakan basis data kebutuhan anggaran IKN sktr 466 trilyun adalah analisis koservatif krn diperkirakan akan naik. Dampkaknya dlm analisis resiko menjadi tdk realistis. Walau demikian, lbh baik ada analisis daripada sama sekali tdk ada.
7. #anggaranIKN. Dari total kebutuhan dana tersebut, direncanakan dari 3 (tiga) sumber yaitu :
1) APBN sktr Rp 89,5 trilyun atau 19,2 %
2) swasta sktr Rp 122,1 trilyun
3) KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) sktr Rp 254,4 trilyun (54,6%).
Rincian penggunaan sbb :
8. #anggaranIKN. Peruntukan masing-masing pos anggaran sbb :
1) APBN sbsr Rp 89,5 trilyun utk : pengadaan lahan, infrastruktur pelayanan dasar, istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas PNS/TNI/Polri, pangkalan militer, ruang terbuka hijau.
8. #anggaranIKN.
2) Anggaran dari swasta sktr Rp 122 trilyun utk : perguruan tinggi, sarana kesehatan, perumahan umum, bandara, pelabuhan, tol, shopping mall, dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Besaran ini sangat bisa berubah krn blm ada detil desain
9. #anggaranIKN.
3) KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) sktr Rp 254 trilyun utk : gedung pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), infrastruktur lain yg tdk dibiayai APBN, sarana pendidikan dan kesehatan, museum dan lembaga pemasyarakatan, dan sarana penunjang.
10. #anggaranIKN. Selanjukan akan dianalisis resiko yg perlu diantisipasi dari :
1) total kbth anggaran
2) resiko anggaran dari APBN
3) resiko anggaran dari Swasta
4) resiko angaran dari swasta lewat KPBU
5) resiko sosial dan politik
Kita lanjutkan stlh dari Mesjid sholat dhuhur.
11. #anggaranIKN. Resiko terbesar yg mungkin terjadi dari segi total anggaran :
1) pembengkakan anggaran - sepertinya ini akan terjadi krn bml ada detil desain dan waktu penyelesaian.
2) komposisi sumber anggaran - jika "proyek" tdk laku maka akan bergeser gunakan APBN.
12. #anggaranIKN. Dari komposisi penggunaan anggaran IKN yg terdiri dari APBN, swasta dan KPBU, hipotesa saya bhw IKN memang dirancang bhw sebagian besar sarana dan prasaran di IKN akan "dikuasai" oleh swasta dan pemerintah sbg "penyewa".
Uraiannya pada butir berikut.
13. #anggaranIKN. Hipotesa bhw pemerintah akan jadi "penyewa" di IKN krn :
1) pemerintah hanya membangun istana, infrastruktur dasar, dan fasilitas TNI/Polri
2) swasta akan membiayai gedung kantor pemerintahan - tmsk gadung DPR/MPR, kesehatan, pendidikan, dll - bahkan penjara.
14. #anggaranIKN. Karena keterbatasan APBN, saya memahami kenapa pemerintah membuat perencanaan anggaran seperti itu shg pemerintah ke depan menjadi "penyewa" sarana dan prasarana di IKN. Pasti hal ini akan banyak yg bantah tapi nanti saya uraikan pada butir berikut.
15. #anggaranIKN. Beratnya APBN menanggung beban biaya IKN tergambar sbb :
1) alokasi anggaran IKN dlm APBN 2022 baru sbsr Rp 510 milyar.
2) awalnya Bu Menkeu ingin gunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terkait pandemi Covid-19 tapi dilarang DPR - akhirnya ga jadi
16. #anggaranIKN. Agak sulit mengharap kemampuan APBN tahun-tahun berikutnya akan lebih longgar karena :
1) kewajiban pembayaran utang makin besar
2) penerimaan tdk bisa melonjak drastis
3) pembatasan defisit atan penambahan utang melebihi 3 % PDB berakhir tahun 2022
17. #anggaranIKN. Beban APBN saat ini sdh sangat berat. Bahkan Ibu Menkeu sdh menyatakan bhw APBN 2023 tahun paling kritis. Saya maklumi dan pahami pernyataan tsb. Menurut saya ini pernyataan asli Bu Srimulyani yang selama ini saya kenal. Angka2nya saya uraikan butir berikut.
18. #anggaranIKN. APBN 2023 krisis sbb :
1) pengeluaran wajib diperkirakan sktr Rp 2.500 t - tmsk bayar utang sktr Rp 900 t
2) pemasukan sktr Rp 2.000 t
3) maksimum defisit 3 % PDB atau sktr Rp 500 t.
Artinya sulit membiayai bencana, kesehatan, pemelihaan infrastruktur dan IKN.
19. #anggaranIKN. dari uraian nomor 18 tersebut, sangat dimaklumi jika pemerintah sangat berharap mendapatkan bantuan investasi dari berbagai negara demi pembangunan IKN karena hampir dipastikan akan sangat berat jika mengharapkan dan pembangunan dari APBN.

جاري تحميل الاقتراحات...